Hukum Draft Komplikasi Hukum Acara Ekonomi Syariah
12/10/16 08:32:29   |   admin   |   Profil


Medan | Badilag.net Dalam rangka finalisasi dan penyempurnaan materi draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq. Ditjen Pratalak menyelenggarakan diskusi materi draft KHAES bagi para hakim peradilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan. Diskusi tersebut dipandu oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP., M.Hum (hakim agung/Ketua PPHIMM Pusat), didampingi oleh Dr. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Agama Bandar Lampung) dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta) serta diikuti oleh ketua, wakil ketua, hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan dan ketua, wakil ketua pengadilan agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Drs. H. Soufyan Saleh, S.H., menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Badilag yang telah menunjuk Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini. Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, perkembangan ekonomi syariah di wilayah PTA Medan cukup bagus yang diikuti pula oleh peningkatan jumlah sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan. "Kegiatan sosialisasi dan diskusi ini sangat penting artinya dalam menambah wawasan dan kemampuan para hakim peradilan agama di wilayah PTA Medan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah", ungkap Ketua PTA Medan. Ucapan terima kasih juga kepada para narasumber dan seluruh peserta dengan harapan dapat mengikuti kegiatan diskusi dengan sebaik-baiknya. Dalam pengarahannya, hakim agung yang akrab dipanggil Prof. Manan ini menyatakan bahwa, "Kehadiran kami (tim perumus[red]) ke sini bukan untuk mengajari para hakim di wilayah PTA Medan tentang hukum acara, melainkan untuk memberikan informasi tentang materi draft KHAES agar mendapatkan masukan dan usulan dari para hakim di wilayah PTA Medan dalam rangka penyempurnaan rumusannya". Menurut Prof. Manan, draft KHAES ini telah dirumuskan lebih kurang sejak dua setengah tahun yang lalu dan saat ini telah memasuki tahapan finalisasi. Oleh karena itu, melalui kegiatan diskusi ini diharapkan dapat dijaring usulan dan pokok-pokok pikiran yang konstruktif dari peserta diskusi untuk percepatan penyelesaiannya. Dr. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H., yang merupakan anggota tim perumus KHAES memandu jalannya diskusi yang cukup alot dan berhasil memancing respon peserta untuk mengajukan usulan, masukan, pokok-pokok pikiran bernas untuk dijadikan bahan penyempurnaan rumusan KHAES. Dengan metode yang berbeda, narasumber Dr. H. Edi Riadi, S.H.,M.H. memancing usulan dan masukan dari peserta diskusi melalui penelaahan langsung berkas perkara ekonomi syariah yang pernah diajukan ke salah satu pengadilan agama. Para peserta dibagi kepada enam kelompok yang masing-masing bertugas menelaah berkas baik dari sisi administrasi maupun materinya sampai proses pengambilan putusan. Melalui cara ini, para peserta dapat menggabungkan teori-teori hukum acara di bidang ekonomi syariah yang telah didiskusikan sebelumnya dengan praktek pemeriksaan berkas perkara ekonomi syariah. Beberapa materi KHAES yang didiskusikan Diskusi yang berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 25 s.d 26 Maret 2014 tersebut, berlangsung cukup alot dan mendapat respon sangat baik dari seluruh peserta. Menurut narasumber dan fasilitator, pada umumnya pasal-pasal draft KHAES tersebut dirumuskan bersumber dari hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, namun dalam beberapa hal terdapat pengecualian (lex specialist) bagi lingkungan peradilan agama. Diantara materi draft KHAES yang mendapat penekanan dalam diskusi ini antara lain meliputi masalah: (1) penyitaan atas saham; (2) prorogasi; (3) gugatan pewakilan kelompok (class action); (3) acara sederhana; (4) penerapan mediasi; (5) relative kompetensi; (6) masalah surat kuasa, meliputi boleh tidaknya pakai kuasa hukum, format dan ruang lingkup surat kuasa, legalisasi surat kuasa yang dibuat di luar negeri, kuasa non muslim, pencabutan kuasa, dan pemanggilan kuasa melalui staf kantor advokat); (6) pemanggilan melalui pos tercatat atau secara elektronik; (7) descente; (8) pihak sebagai saksi; (9) penyanderaan; (10) sidang terbuka/tertutup untuk umum; (11) dwangsom; (12) prodeo; (13) upaya hukum; (14) kepailitan. Di samping itu terdapat beberapa materi lain yang masih menjadi perdebatan dalam praktek hukum acara untuk dijadikan rumusan secara jelas dan tegas dalam KHAES agar tidak ada lagi diskursus dalam penerapannya. Pada akhir diskusi, narasumber dan fasilitator diskusi menyatakan terima kasih atas sumbang saran dan usulan-usulan yang telah disampaikan tersebut yang nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh tim perumus.