Rapat Pembinaan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan
04/10/17 02:40:21   |   admin   |   Kegiatan


Pada Hari Jumat, tanggal 15 September 2017, bertempat di ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Bangkalan, Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan membuka rapat pembinaan kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Bangkalan dari Hakim, Panitera, Sekretaris dan semua jajarannya. Rapat Pembinaan kali ini diadakan dalam rangka memenuhi surat dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor W13-A/ 26795 /PS.01/9/2017 tanggal 8 September 2017 tentang Instruksi Rapat Pembinaan untuk Pengadilan Agama dibawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenai maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada jajaran pegawai di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dalam kesempatan ini Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan menyampaikan beberapa Hal yang terkait hal tersebut yaitu seluruh jajaran di Unit Pengadilan Agama Bangkalan untuk memegang kode etik jabatan/kedinasan masing-masing agar semua terhindar dari OTT baik itu dari KPK atau penegak hukum lainnya.

Dalam kesempatan ini Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan menyampaikan beberapa Hal yang sekiranya bisa menjadi bahan acuan untuk Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita Penganti, seluruh karyawan-karyawati baik di Jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta tenaga kontrak Pengadilan Agama Bangkalan dalam menjalankan tugas kedinasan setiap hari. Adapun hal tersebut adalah : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/ PB / MA / IX /2012 . Nomor : 02/ PB / P.KY/ 09 /2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/ KMA /SK/ VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita. 4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonnesia. 5. Paraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.